Open post
Kesalahan Pengetikan Pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Kesalahan Pengetikan Pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang Cipta Kerja sedang marak diperbincangkan saat ini. Hampir semua lapisan masyarakat menolak keras akan rancangan UU tersebut. Masyarakat menilai bahwa ada banyak kerugian yang akan mereka rasakan jika UU mengenai cipta kerja diresmikan oleh pemerintah. Aksi tolak UU Cipta Kerja sendiri dapat dilihat dari banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Hampir di setiap daerah di Indonesia banyak ditemukan aksi unjuk rasa. Pada saat rapat paripurna terjadi, fraksi dari partai PKS dan Demokrat menolak keras akan RUU Cipta Kerja. Sedangkan untuk tujuh partai lainnya, mereka menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Meskipun belum ditetapkan menjadi Undang-Undang, rancangan UU yang berkaitan dengan cipta kerja ini telah dibuat dan dirancang oleh pemerintah. Meskipun demikian, ditemukan kesalahan pengetikan pada naskah No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Kesalahan pengetikan tersebut dinilai dapat memberikan imbas buruk pada implementasi pasal nantinya. Menurut Feri Amsari, seorang pakar hukum dari Universitas Andalas menilai bahwa DPR dan pemerintah tidak da[at memperbaiki kesalahan pengetikan hanya dengan menyepakati perbaikan pasal yang mengalami masalah. Pada kesempatan ini, perbaikan tidak dapat dilakukan karena mekanisme harmonisasi telah terlewati.

Kesalahan Pengetikan Pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut pakar hukum dari Universitas Andalas ini, ada tiga pilihan yang dapat diambil oleh DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi akibat kesalahan dalam pengetikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pilihan pertama adalah dengan executive review. Pada opsi ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan pada pasal yang dinilai mengalami kesalahan pengetikan. Dengan executive review, mencabut dan membenahi hal-hal yang bermasalah dapat dilakukan. Pemerintah hendaknya membaca dengan baik akan review yang dilakuka oleh eksekutif.

Pilihan yang kedua adalah dengan legislative review. Pada pilihan ini, Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang Cipta Kerja yang baru atau merevisi undang-undang tersebut. Pilihan ketiga yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kesalahan pengetikan RUU Cipta Kerja adalah melakukan mekanisme judical review. Langkah ini dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Dari ketiga pilihan yang dapat dipilih oleh pemerintah, executive review merupakan pilihan tepat bagi pemerintah untuk menindaklanjutin kesalahan pengetikan RUU Cipta Kerja. Jika diperhatikan dengan seksama, langkah tersebut merupakan cara yang paling ringan untuk dilakukan. Mencabut undang-undang melalui perppu dianggap dapat meringankan masalah yang sedang terjadi.

Sementera itu, Pratikno selaku Mensesneg mengakui bahwa kesalahan pengetikan pada UU Cipta Kerja memang terjadi. Kesalahan teknis tersebut terletak pada UU No 11 tahun 2020 yang berkaitan dengan Cipta Kerja. Kesalahan pengetikan undang-undang ini menurutnya tidak akan memberikan pengaruh pada implementasi undang-undang. Ia juga mengatakan bahwa kesalahan pengetikan hanya bersifat administratif saja sehingga tidak berdampakpada implementasi UU. Mensesneg telah melakukan review dan perbaikan pada kekeliruan penulisan yang bersifat teknis. Perbaikan dilakukan setelah Mensesneg menerima berkas RUU dari pihak DPR. Tidak dipungkiri kekeliruan RUU yang telah diteken oleh Presiden Jokowi masih dapat ditemukan. Mensesneg memutuskan untuk melakukan pemeriksaan internal akibat salah ketik naskah UU Cipta Kerja.

Kemensesneg pada akhirnya memberikan sanksi kepada pejabat yang sekiranya bertanggung jawab atau proses menyiapkan draf undang-undang Cipta Kerja. Menurut Eddy Cahyono Sugiarto, jatuhnya sanksi merupakan penerapan zero mistake guna memberikan dukungan terhadap tugas-tugas Presiden. Eddy juga memastikan bahwa kualitas pihaknya akan ditingkatkan sehingga kelak tidak akan muncul kembali kesalahan pengetikan RUU yang nantinya akan ditanda tangani oleh Presiden. Kesalahan pengetikan RUU dianggap sebagai kesalahan manusia atau human error. Kesalahan pengetikan tentunya tidak ada unsur kesengajaan sama sekali dan murni merupakan kesalahan manusia. Tidak hanya memberikan sanksi kepada pejabat yang bermasalah, Kemensesneg juga segera melakukan tindakan perbaikan.

Kemensesneg akan menjadikan peristiwa ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Kesalahan yang ditemukan pada tanggal 2 November 2020 ini akan menjadi catatan yang perlu diperhatikan dengan seksama. Keputusan ini dilakukan agar penyiapan RUU dimasa depan dapat berakhir sempurna dan tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengetikan rancangan undang-undang. Salah satu kesalahan RUU Cipta Kerja dapat dilihat di halaman enam pasal enam. Pada halaman tersebut menjelaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi disesuaikan pada pasal lima ayat 1. Padahal pasal 5 tidak dilengkapi dengan ayat.

Meskipun terkesan simple dan tidak memberikan dampak tertentu, kesalahan pengetikan harus dilakukan perbaikan dengan segera. Dengan melakukan perbaikan, pemerintah setidaknya dapat bertanggung jawab atas RUU yang telah dibuat. Seperti yang kita tahu, masyarakat hingga kini masih belum dapat menerima RUU yang berkaitan dengan Cipta Kerja. Meskipun tidak ramai seperti sebelumnya, RUU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Agar tidak berangsur-angsur diperdebatkan, perbaikan memang harus dilakukan segera.

Scroll to top